Oleh : Suroto
Semenjak muncul konflik antara bisnis transportasi konvensional dan transportasi basis daring akhir-akhir ini, munculkan wacana lanjutan. Tentang ekonomi berbagi. Era baru ekonomi yang ditandai dengan nganggurnya sumberdaya dan inovasi baru teknologi platform yang memudahkan bagi setiap orang untuk memaksimalkan sumberdaya nganggur menjadi bernilai secara ekonomi.
Era dimana rumah nggangur dimudahkan untuk disulap jadi hotel, degan dipoles sedikit dan dijual melalui aplikasi model BnB. Kendaraan pribadi (motor, mobil) tinggal didaftarkan ke platform bisnis model Uber, Gojek, dan Grab jadilah bisnis. Anda yang punya ketrampilan pijet memijit sampai dengan buat design grafis cover buku ciamik dapat dengan mudah dapatkan orderan dengan daftar ke satu bisnis platform. Mereka yang mau pijit juga tinggal klik dikirim langsung sampai rumah!.
Semua orang jadi dimudahkan, bisnis platform melambung tinggi. Semua yang berbau konvensional resah, captive market mereka terancam tergilas. Apalagi begitu melihat sokongan modal di belakang bisnis platform seperti Uber, BnB, Gojek, dan kawan-kawannya yang merupakan kampiun bisnis pemilik modal kapital besar. Langsung saja mereka ngeper!
Bisnis transportasi taxi basis daring jadi pembicaraan hebat karena didemo transportasi taxi konvensional. Masalah badan hukum, perizinan, kir, pajak, yang selama ini mereka hindari dituntut agar dipenuhi. Seperti yang terjadi pada bisnis transportasi konvensional. Mereka menuntut adanya perlakuan yang sama dari peraturan. Kasus yang sama sebetulnya bisa juga menyeruak jadi gejolak untuk bisnis jenis lain, dari pijet sampai hotel.
Baik, mereka pada akhirnya telah penuhi syarat-syarat administrasi seperti : pembentukan badan hukum, dan jalin kemitraan dengan kooperasi. Grab dan Uber pilih badan hukum persero dan jadi penjaja jasa bisnis plaform saja. Sementara urusan perizinan bisnis transportasi dan tetek bengeknya jadi kewajiban mitranya, kooperasi. Setidaknya sudah ada dua badan hukum koperasi.
Koperasi dipilih sebagai mitra karena organisasi ini dianggap paling pas untuk menaungi banyak orang dengan sumberdaya kecil-kecil dengan kepemilikkan sumberdaya secara pribadi. Koperasi dijadikan mitra karena badan hukumnya dianggap sebagai paling pas saja. Pemerintah butuh legalitas badan usaha, pemerintah ingin ada yang bertanggungjawab untuk koordinasikan para pemilik sumberdaya kecil-kecil itu.
Pertanyaan selanjutnya, benarkah pola kerja bisnis platform yang ada saat ini sudah mewakili era yang disebut bisnis berbagi yang adil? Benarkah kemitraan yang terjadi antara bisnis platform dan koperasi yang dibentuk sudah penuhi prasyarat sebagai bisnis yang memampukan bagi setiap orang dan menjamin partisipasi setiap orang? Lantas idealnya bisnis berbagi itu seperti apa?
Profesor Ferdinand Tonnies (1858-1936), Sosiolog Jerman sebetulnya sudah membuat prediksi tentang era masyarakat baru tersebut. Setelah dua puluh tahun terbitkan buku babon tentang jenis masyarakat “der Gesselscaft und der Gemeinscaft “, dia lakukan penelitian lanjutan terhadap masyarakat komunal di Inggris. Dalam penelitianya, dia temukan jenis baru masyarakat yang dia sebut dengan der Gennosenscaft atau dalam bahasa Inggris disebut co-operative atau dalam bahasa Scandinavianya disebut Andelslag, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kooperasi.
Der Gennossenscaft yang dalam pemberian kata sandangnya ini berjenis perempuan. Sebuah masyarakat yang tetap terikat pada nilai-nilai tradisi seperti halnya dalam sistem masyarakat paguyuban (gesselscaft). Namun lebih maju dari sistem masyrarakat paguyuban, mereka sudah terikat dalam bentuk perjanjian formal atau statuta perusahaan dalam model masyarakat patembayan (gemeinscaft). Bedanya dengan model gemeinscaft, tidak diperuntukkan untuk mengejar keuntungan (profit oriented) melainkan mengejar kesejahteraan bagi semua (benefit oreinted).
Masyarakat koperasi ini disebut sebagai beyond dari sistem kapitalisme yang ada, namun bukan dalam jenisnya yang maskulin dalam bentuk fasisme (herrsscaft). Masyarakat koperasi mengandai bahwa hubungan dari individu itu setara dan egalitarian, tidak sub-ordinat ataupun superordinasi dalam sistem masyarakat fasis.
Terlepas dari konflik yang terjadi, sebetulnya apakah benar yang dikatakan oleh beberapa pihak bahwa bisnis transportasi Grab, Uber, Gojek, dan lain sebagainya sebagai bisnis berbagi?. Kemudian kenapa bisnis transportasi basis daring tersebut memilih badan hukum persero dan tetap memilih izin sebagai bisnis aplikasi dan bukan transportasi? Kenapa kemudian mereka memilih bermitra saja dengan koperasi untuk urus masalah bisnis transportasinya?
Ekonomi berbagi adalah ekonomi yang ditandai dengan adanya berbagi sumberdaya yang dimiliki secara pribadi dengan dihubungkan atau berhubungan dengan orang lain yang membutuhkan barang atau jasa yang kita miliki agar memiliki nilai tambah. Jadi jelas ekonomi berbagi ini sudah lama terjadi dan bukan terjadi ketika bisnis basis internet dan platform terjadi.
Dulu orang di kampung sudah melakukan bisnis ini dengan berbagi tenaga dan sumberdaya untuk bangun rumah, membangun jembatan, jalan dan lain sebagainya. Dalam tradisi masyarakat kita disebut dengan bergotong royong. Ini sesudah hidup lama di masyarakat kita. Masyarakat kita jaman dahulu berbagi dengan perasaan solidaritas.
Jadi teknologi apapapun itu kalau bersifat teknikal, maka hanya akan menjadi masalah teknik saja. Para pemilik bisnis platform yang memilih badan hukum Persero itu jelas hanya inginkan teknik mengeruk keuntungan dan bukan bagaimana cara membuat bisnis masa depan memang mampu merobah kondisi banyak orang untuk mengambil partisipasi dan benefit dalam model bisnis basis sumberdaya kerumunan (croudsourching).
Sebetulnya kita dapat membaca dari beberapa hal yang sudah terjadi. Bisnis transportasi basis daring ini selalu menghindar untuk berhubungan dengan aturan bisnis transportasi. Padahal jelas-jelas mereka itu sedang bisnis transportasi karena mereka lakukan penetrasi pasar, tentukan tarif dan lain sebagainya. Selain berusaha untuk menghidari pajak yang mustinya memang mereka bayar karena mengambil keuntungan dari transaksi bisnis yang ada.
Pengaburan opini dengan cara bermitra dengan koperasi sebagai perusahaan penyelenggara transportasinya juga tidak akan dapat kelabui bagi mereka yang melek hukum. Mereka sejatinya tetap bisnis transportasi karena koperasi tidak memiliki kewenangan apapun. Tarif ditentukan oleh mereka, bukan oleh anggota koperasi. Pihak koperasi selama ini bahkan anggotanya saja tidak dapat diverifikasi secara riel karena untuk memotong iuran untuk koperasi juga dipotong sebagian kecil secara acak dari jumlah pengemudi yang mendaftar pada mereka.
Mereka intinya tidak mau menaruh resiko termasuk kelak ketika para pengemudi yang tidak punya otoritas penentuan tarif pada akhirnya akan menjadi korban selanjutnya. Sedangkan koperasi dalam posisi yang tidak bisa disalahkan karena mereka tidak punya bukti cukup sebagai anggota. Apalagi para pengemudi itu memang tidak tau bagaimana mekanisme berorganisasi koperasi dan apa hak-haknya karena koperasi yang diajak kerjasama memang tidak mensyaratkan hal tersebut.
Kemitraan ini sebetulnya juga hanya kemitraan semu. Terlihat hanya untuk kamuflase saja. Seakan mereka memang hanya berbisnis teknologi aplikasi. Kemitraan semu ini dilaksanakan dengan asumsi kalau ada masalah dengan Kemenhub, maka masalahnya langsung dilempar ke koperasi. Koperasi bekerja untuk mengadvokasi masalah-masalah yang dihadapi karena seakan koperasi yang selenggarakan bisnis transportasi.
Kebijakan koperasi sebetulnya hanya sub-ordinat dari kepentingan bisnis daring. Bukan sebagai bentuk kemitraan sejajar. Potensi pemberlakuan tarif sewenang wenang terhadap para pengemudi akan tetap saja menganga menjadi sumber masalah baru. Hal ini terjadi pada Gojek yang sempat didemo oleh para pengemudinya belum lama ini dan suara minir protes dari pengemudi Uber yang sudah mulai kehilangan bonus seperti waktu awal Uber lakukan penetrasi pasar.
Sebetulnya manfaat anggota koperasi dan juga hak demokrasi anggota untuk tentukan kebijakan tak berfungsi, karena semua ada ditangan bisnis daring. Ini adalah kuasi koperasi yang sebetulnya perlu juga mendapat pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM agar mereka tidak jadi mainan bisnis transportasi basis daring.
Di Amerika Serikat, sejak 1990 an sebetulnya sudah berdiri koperasi berbagi mobil. Bukan ditujukan untuk tujuan mengejar keuntungan sehingga mereka memilih model koperasi. Dikarenakan transportasi publik di negara-negara itu sudah relatif baik, motivasi dasarnya adalah agar semua orang punya akses terhadap mobil, irit biaya pemeliharaan, kurangi karbon, dan juga sudah pasti kurangi kemacetan dan lain sebagainya.
Peluang itu kemudian ditangkap oleh pemilik modal besar dengan dukungan sumberdaya seperti perusahaan kartu kredit. Mereka ciptakan bisnis yang berorientasi mengejar keuntungan dengan ciptakan bisnis daring basis transportasi. Jadilah kemudian bisnis transportasi yang sebetulnya sama dengan perusahaan konvensional.
Pengemudi anggotanya dan koperasi mitra tidak punya posisi yang kuat dalam kemitraan ini.. Awalnya memang orang dipancing dengan diberi alokasi bonus kepada para pemilik motor atau mobil untuk penetrasi pasar. Pasar sudah tercipta akhirnya tekan pengemudi atau Pengusaha Rental yang jadi anggotanya. Pada posisi kemitraan tersebut, lagi-lagi sebetulnya pihak pengemudi adalah sebagai pihak yang dirugikan dalam jangka panjang.
Nah, untuk menghindari eksploitasi maka koperasi perlu ciptakan bisnis plafromnya sendiri. Tapi ini katanya untuk penetrasi awal bentuk captive market itu butuh modal besar?. Disini sebetulnya pemerintah bisa berperan. Misalnya bentuk permodalan melalui skema Penanaman Modal Negara/ Daerah ( PMN/D) dan asistensi manajemen.
Anggota koperasi musti diberitahu bagaimana cara berkoperasi dengan benar, tahu hak-haknya dan juga masalah hukum berkaitan dengan organisasi koperasi. Koperasi kembangkan berbagai unit bisnis lainya. Potensinya banyak, ada simpan pinjam untuk angsur mobil, pelatihan bisnis untuk bangun bisnis sebagai strategi lepas dari ketergantungan, bangun warung makan, bangun bengkel, bangun dealer dll. Kemudian bisa dikembangkan ke ranah bisnis lainnya. Sumber modalnya dipotong lewat koperasi.
Konsep koperasi kedepanya bisa bersifat multipihak. Konsumen atau pelanggan yang register sebagai anggota juga bisa jadi anggota koperasi. Pemerintah juga bisa membuat perwakilan di dalamnya untuk pastikan semua berjalan lancar sesuai koridor regulasi.
Apa yang tak kamu miliki tak akan mungkin kamu kendalikan, kalaupun kamu turut terlibat atau dilibatkan untuk mengendalikannya, maka sebetulnya kamu telah kehilangan kewenangan untuk mengendalikanya dari awal.
Mungkinkah ini akan jadi abad pencerahan koperasi?
Jakarta, 2 April 2016
